Serapan Anggaran Desa Belum Maksimal .
Kepri, Oktober 2025.
Menjelang akhir tahun 2025 penyerapan anggaran desa dikepri tidak berjalan sesuai harapan,karena untuk menunggu anggaran turun menggunakan step by pengajuan.
Sehingga dalam berbagai informasi yang di peroleh bahwa kepala desa ada yang 3 bulan belum menerima gaji termasuk ketua BPD nya, sehingga anggaran lain pun ikut mangkrak.
Apa lagi di kabupaten lingga Karimun Bintan Natuna dan Anambas mempunyai nasib yang sama, akibat efisiensi dan pangkas anggaran dari presiden maka semua sektor mengalami drop statis.
Menurut informasi yang berhasil di himpun,bahwa untuk gaji kades dan ketua BPD Nye sudah 3 bulan belum diterima,karena gaji kades dan lainnya tertuang di ADD dan DD.
Dari keterlambatan itulah program yang telah di rancang tahun sebelumnya tidak terserap 100%,dan bahkan akan dijadikan silpa pertahunnya.
Dan hingga sekarang kepala desa dikepri. Banyak mematikan saluran hp dan bahkan mengantikan nomor hp yang baru akibat masyarakat nya selalu bertanya soal dana BLT dan bantuan beras.
Apa lagi tahun 2026,Mentri keuangan Purbaya akan memangkas anggaran transfer ke daerah hingga triliunan dan milyaran rupiah di tiap provinsi dan kabupatn dan kota ,Mentri keuangan meminta agar pemerintah provinsi dapat membersihkan dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.
Dan jika pemerintah daerah bisa menggunakan kan anggaran sesuai peruntukan pasti Mentri keuangan bakal menambah anggaran yang di minta ucap Purbaya Yudi Sadewa ketika di geruduk oleh gubernur se-Indonesia pekan yang lalu di kantor kementerian.
Tahun 2025 ini banyak desa dikepri yang tidak dapat membangun sesuai permintaan yang telah dirancang oleh masyarakat dalam bungkusan Musrenbang desa di karenakan lambat nya ADD dan DD Yang cair tiap desa.
