Pemerintah Provinsi Riau bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat menggelar rapat koordinasi Terkait Tindak Lanjut Antisipasi Perkembangan Situasi dan Kondisi Terkini di Provinsi Riau, di Gedung Daerah Balai Serindit Senin (1/9/2025).
Riau, September 2025.
Langkah ini diambil sebagai respon terhadap situasi nasional yang dinilai berpotensi memicu instabilitas daerah.
Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan bahwa unjuk rasa pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan secara damai dan terkendali.
Namun, ia menyoroti kekhawatiran terhadap kemungkinan aksi yang berubah menjadi anarkis dan tak terkendali.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan beberapa kebijakan yang diambil sebagai langkah pencegahan. Di antaranya adalah meniadakan kegiatan seremonial, menghindari pernyataan provokatif dari pejabat publik, dan mendorong kegiatan yang pro terhadap kepentingan masyarakat.
Sejumlah sekolah yang berada di sekitar titik rawan juga dialihkan sementara ke pembelajaran daring.
Gubernur menegaskan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga ketenangan.
Ia juga menekankan bahwa keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan.
“Mohon bantuan tokoh masyarakat agar dapat menenangkan masyarakat. Kita ingin Indonesia khususnya Riau tentram, aman,” ujarnya.
Kapolda Riau yang turut hadir mengingatkan bahwa situasi di beberapa provinsi telah memburuk, dengan adanya penjarahan dan perusakan fasilitas umum.
“Sampai tadi malam pun masih ada penjarahan. Tentunya kita berharap hal tersebut tidak terjadi di Bumi Lancang Kuning, Negeri Melayu,” ujarnya.
