Seterok Apapun Jabatan Kades,Itu Kursi Sakti.
Kepri, Agustus 2025.
Dalam kurun 10 tahun ini, untuk menjadi merebut menguasai jabatan setingkat kepala desa masih tetap diBuru walaupun jabatan itu penuh resiko.
Khusus dikepri seperti Bintan,Natuna ,Terempa ,Karimun dan Lingga jabatan kades masih di perebutkan okeh masyarakat karena pekerjaan kepala desa itu sangat terhormat di mata kalangan masyarakat dan pejabat camat bahkan birokrat.
Dalam catatan media ini ,bahwa tahun 2023 hingga 2025 Setiap desa di Kepri mendapatkan aliran dana per desa sebesar satu hingga dua milyar anggaran khusus untuk pembangunan di desa.
Mulai tahun 2024 dan 2025, anggaran desa dipersulit pencairan akibat aturan yang lahir dan terbit setiap lima menit dibuat oleh pemerintah memiliki alur birokrasi yang super melelahkan pikiran perasaan dan perkataan dan perbuatan.
Dan semua kades di Kepri mengeluh soal anggaran yang dimaksud, sehingga dalam sebuah penelitian bahwa ada kades yang menonaktifkan hp nya serta mengantikan nomor kontak agar tidak ada masyarakat yang menghubunginya.
Ada kades yang mengungkapkan bahwa kami nak makan hari hari harus mengutang kepada warong atau kedai,ungkap kades di lingga kepada media ini tahun 2025.
Karena susah seperti masyarakat miskin,namun sang kades tersebut tidak mau undur diri jabatan kades,dan jabatan itu masih sayang mau dilepaskan walaupun makan sehari hari mengutang di kedai.
Dalam sebuah catatan memang ada kades dikepri yang terkena kasus korupsi, dan diberhentikan karena melanggar aturan adat Melayu.
Tapi untuk saat ini tidak ada satu pun kades yang sengaja undur diri dari jabatannya walaupun pun sesusah apa pun keluhan seseorang kades itu,bahkan pemerintah pun ikut turut mendukung kades dengan memanjangkan jabatan kades se-Indonesia.
Apa lagi anggaran desa saat ini dipangkas dan terEfisinsi oleh presiden RI, akibatnya pembangunan desa sudah oleng karena mata anggaran yang sudah tersusun dan terencana terancam berubah dan terpangkas.
Dan bahkan ada kades yang di tuduh korupsi akibat pemotongan upah RT RW,padahal pemangkasan itu bukan kemauan kades tapi kehendak pemerintah pusat.
Dari derita pemangkasan yang terjadi tahun 2025 membuat masyarakat was was karena yang selama ini masyarakat mendapatkan kan jatah BLT bisa bisa tidak dapat,dan kades pun harus peras otak agar bantuan itu tidak berkurang dan terbagi sebagai mana mestinya.
Dari kisah tersirat bahwa ada kades dikepri yang sama sekali tidak di kontak,namun yang bisa menghubungi nya adalah gubernur Kepri dan Bupati ditempat kades bertugas.
