Sesalkan Pelayanan Dikapal Cepat Batam Tanjungpinang.

Tanjungpinang,17 Januari 2020.

Pada senin tanggal 13 januari 2019, ZH Korban kehilangan barang di Oceana 15 akhirnya membawa masalah kehilangan barang miliknya ke pihak BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Provinsi Kepulauan Riau)

Sebelumnya kejadian kehilangan ini telah pun di laporkan ZH kepada pihak kepolisian dengan no No Pol : STPL/01/I/2020/KKP SBP tertanggal 05 Januari 2020, di Polsek Kawasan Pelabuhan SBP Tanjungpinang.

Harapannya hal ini dapat di proses kasus tindak pencurian terhadap barang bawaan penumpang ZH. Namun, unsur kelalaian dan pertanggungjawaban pihak pengelola kapal yg menyebabkan kehilangan barang miliknya tetap dituntut oleh korban.

Menurut ZH  jika dompetnya yg hilang atau barang yang diletakkan sembarangan didalam kapal lalu hilang maka itu memang bukan tanggungjawab pihak kapal, tetapi jika barang bawaan yang dikelola dan diperitahkan oleh Aanak buah kapal untuk meletakkan barang di bagasi kapal katanya mau di atur.

Tetapi tidak dibarengi dengan pengaturan pengelolaan pengambilan, maka pihak kapal tidak bisa melepaskan tanggungjawab begitu saja ujar ZH dengan kesal.

” kapal antar pulau biasanya mendahulukan penumpang turun dahulu baru kemudian barang diturunkan maka dengan begitu tidak akan terjadi salah bawa atau pencurian.

Tetapi jika pihak anak buah kapal hanya menyuruh kumpulkan barang di bagasi sementara membiarkan setiap penumpang mengambil barang semaunya maka hal itu tentu menyebabkan kerawanan kehilangan barang milik penumpang. Oleh sebab itu, pihak kapal tidak bisa begitu saja melepaskan tanggungjawab dengan dalih aturan bahwa kehilangan barang penumpang bukan tanggung jawab kapal.” ujarnya.

masih menurut ZH  Kasus kehilangan barang bawaan penumpang sebetulnya jarang terjadi di pelabuhan Sri bintan pura atau di pelabuhan punggur, Tetapi dengan adanya pihak-pihak penjemput yg bebas masuk kearea labuh kapal, maka hal itu tentu sangat rawan terjadi kehilangan.

Pihak BPSK segera mengagendakan pemanggilan kepada para pihak yang diharapkan adanya mediasi antara konsumen dengan pihak penyedia jasa. Namun jika mediasi yg telah disiapkan sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka pihak BPSK dapat meneruskan persoalan ini ke jalur arbitrase pengadilan penyenyelesaian persengketaan antara para pihak, hal itu dimungkinkan sesuai dengan UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *