Putuskan Pungli Sektor Pelayanan Publik

Tanjungpinang, 16 Oktober 2019.

Unit Pemberantas Pungli (UPP) Provinsi Kepulauan Riau melakukan Kunjungan Kerja dan Sosialisasi pada Sektor Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang, di Aula Bulang Linggi, kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang, Selasa (15/10/2019).

Acara dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj.Rahma, S.IP, Wakil Ketua II UPP Provinsi Kepri, Jasmin Simanullang, SH, MH, Sekretaris II UPP Kota Tanjungpinang, AKBP. Ucok Lasdin Silalahi, SIK, MH, Ketua UPP Kota Tanjungpinang, Wakapolres Tanjungpinang, Kompol Aggung Gima Sunarya, SIK, Anggota Pokja Pencegahan UPP Kepri Ombudsman Kepri, Ahmad Irham, serta para peserta dari sektor pelayanan publik di kota Tanjungpinang.

Wakil Ketua II UPP Provinsi Kepri, Jasmin Simanullang, SH, MH saat menyampaikan paparannya menjelaskan sosialisasi yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pada pelayanan publik seperti perizinan, kelurahan, kesehatan, dan lainnya dilakukan guna mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) di kota Tanjungpinang.

Selain itu, pihaknya mengingatkan OPD di lingkungan pemko Tanjungpinang untuk bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sosialisasi ini lebih upaya pencegahan, mudah-mudahan sosialisasi ini memberi manfaat dan dilaksanakan di semua sektor publik, kalau masih ada yang melakukan pungli akan dikenakan sanksi, baik teguran disiplin maupun pidana, jadi tolong kita cegah agar tidak terjadi OTT,” tegasnya

Dikatakan Jasmin, ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya praktek pungli pada sektor pelayanan publik, contohnya ruang pelayanan didesain berdinding kaca transparan, meja tanpa laci, dan tidak ada sekat antara masing-masing unit atau bidang.

“Ini dilakukan untuk mencegah adanya pungli, semua orang bisa lihat proses yang ada sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi, dan ini juga salah satu ciri pembangunan zona wilayah bebas dari korupsi (WBK),” papar dia.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota, Hj. Rahma mengapresiasi kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantas pungutan liar ini. Ia menekankan kepada kepada jajaran OPD agar tidak melakukan pungli di dalam melayani masyarakat.

“Ini harus jadi perhatian, Saya minta semua jajaran pelayanan publik bisa melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Rahma.

Menurut Rahma, praktik pungli berawal dari niat individu itu sendiri, namun, jika kita selalu ingat bahwa lambang yang kita pakai dibaju saat ini tidak didapat dengan mudah, maka perbuatan pungli tidak akan terjadi.

“Sekecil apapun pungli itu dapat merusak citra pemerintah, jadi harus selalu ingat lambang yang kita pakai, yang terpenting ingat keluarga. Saya minta, bapak/ibu penegak hukum untuk terus mengingatkan kami agar perbuatan pungli tidak terjadi di lingkup pemko Tanjungpinang” ucap Rahma.

Sementara Anggota Pokja Pencegahan UPP Kepri Ombudsman Kepri, Ahmad Irham dalam paparannya menjelaskan perlu ada tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya praktek pungli di sektor pelayanan publik, melalui pembenahan ASN, perbaikan system pelayanan, hingga penggunaan layanan secara eletronik.

“Apabila hal ini dilakukan, saya yakin praktek pungli akan semakin berkurang bahkan hilang, ini juga perlu komitmen dari semua unsur mulai dari pemda, kejaksaan, kepolisian, dan juga swasta,” ucapnya

Pada kesempatan ini, Irham juga memberi apresiasi kepada pemko Tanjungpinang yang telah melaksanakan pelayanan publik sepanjang tahun 2018 dengan tingkat kepatuhan tinggi dengan predikat zona hijau.

“Hasil penilaian survei kepatuhan standar pelayanan publik pemko Tanjungpinang yang kita lakukan pada 2018 lalu, dikategorikan tingkat kepatuhan tinggi dengan nilai 87,39 dan masuk zona hijau,” ujar dia

Sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dengan para peserta sosialisasi pemberantas dan pencegahan pungutan liar di sektor pelayanan publik.discom

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *