Mulainya Sidang Kasus Hutan Lindung DiBintan.

Kisah kasus pengerusakan Hutan Lindung Mulai DiAdili.

Bintan April 2019.
mulai disidang Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan.

Kasus ini, telah menetapkan dua tersangka, berinisial ES dan E. Dalam proses penyidikan, dua pelaku secara sengaja telah membabat hutan lindung, untuk pembuatan jalan sepanjang lebih kurang 4.5 km dengan memakai alat berat.
Karena kurang informasi dari dinas kehutanan Bintan mau provinsi, maka pembuatan jalan masuk ke hutan tersebutpun di laksanakan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan, Sigit Prabowo, mengatakan, untuk tahap awal sidang, hakim akan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS), di lokasi yang digarap oleh pelaku pengerusakan hutan negara yang dilindungi ujar Sigit lewat pesan Wa nya kepada media ini 30/4.

Untuk kelengkapan berkas persidangan,JPU Indrajaya telah mempersiapakan 12 saksi dan dua saksi ahli dari dinas kehutanan provinsi kepri ungkap JPU dengan Ramah di ruang kerjanya 30/4.

Sidang pemeriksaan setempat ini, lanjutnya, rencana dilaksanakan Kamis, (02/05/2019). Tim Kejari dan pelengkapan penunjang dalam persidangan di kapangan.
Beberapa waktu lalu, media ini sempat menjengguk Eko di Rutan kelas 1 Tanjungpinang, dan dalam ungkapannya Eko mengakui perbuatannya telah sengaja melanggar UU kehutanan dan akan menjalanakan hukuman sebagaimana sekarang tegasnya diRutan.
Namun masih dari Eko,bahwa sebelum pembuatan jalan yang terlarang tersebut bahwa hutan yang di lindungi itu sudah botak akibat di tebang oleh pencari kayu.
Dan sebagaian rumah dikawasan hutan tersebut ada yang telah memiliki sertifikat tanah, sedangkan tanah yang di miliki itu ternasuk kawasan hutan lindung ungkap Eko.
Akibat keberanian pembabatan hutan yang telah di lakukan oleh Eko dan kawan kawan, maka tersangka di dakwa dengan pasal dan ancaman sebagaimana yang di sampaikan oleh JPU dan melalui kajari Bintan.
Sigit Prabowo Kajari Bintan menyampaikan melalui pesan Wa nya bahwa, pelaku didakwa pasal 92 ayat (1) huruf a atau 92 ayat (1) huruf b atau pasal 94 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013. Dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *