Siapa Yang Membiarkan Gundulnya Hutan

Memanas Soal Hutan Lindung.
Bintan,Maret 2019.
Hutan merupakan ciptaan yang maha kuasa,sejak nabi Adam hutan telah ada beserta isinya, hingga sekarang bahwa hutan merupakan tempat berdiamnya manusia.
Makanya,untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, hutan harus di jaga dan di lestarikan.
Namun karena manusia bakal ramai bertempat tinggal di pesisir hutan,pemerintah telah menetapkan tapal batas untuk hutan lindung,seperti di wilayah kabupaten Bintan tepatnya di sungai jagoh.
Dalam amanat UU kehutanan bahwa hutan lindung memang dilindungi sesuai UU yang berlaku,namun karena ada beberapa kepentingan hajat hidup orang banyak maka hutan lindung pun dijadikan tempat tinggal.
Dan ketikan media ini memasuki area hutan lindung di kawasan sungai Jagoh, maka terdapat pohon besar di tebang menghunakan mesin sinso sehingga hutan tadinya yang lebat sekarang menjadi botak.
Karena di tebang untuk kepentingan pribadi dan umum,namun sikap dari pengawasan kehutan Bintan mau pun provinsi kepri tidak berani mengambil tindakan.
Sehingga kebotakan hutan tersebut telah terjadi sejak tahun 90 an,alhasil terjadilah pembiaran dari dinas kehutanan itu sendiri.
Karena akibat pembiaran yang berlarut larut,maka banyaklah pembangunan dikawasan hutan lindung itu,baik di bangun oleh pemerintah maupun pembangunan pribadi.
Dan ketika dikonfirmasi ke bang Yeri Supriatna (KLH) soal hutan lindung itu dengan santai ia menjelaskan bahwa penyerahan dari kabupaten ke provinsi baru berjalan satu tahun lebih ungkapnya kepada media ini tahun 2018 diruang kerjanya.
Dan dinas kami akan mendata lahan yang sudah digunakan oleh masyarakat setempat tegasnya lagi.
Menurut salah seoarang Asn dinas kehutan provinsi kepri yang telah pensiun mengatakan bahwa hutan yang diserahkan ke kami sudah rusak dan perlu penanaman kembali ungkapnya.
Akibat pembabatan hutan yang sudah berjalan sekian lama,pemerintah masih memberikan toleransi dan kesempatan untuk menggunakan hutan kemasyarakatan (HKM) yang mana untuk memakai hutan itu perkelompok dan hal ini telah di atur dalam UU kehutanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *